Soal Hasil Putusan MK Usia Capres-Cawapres, PSI Sebut Begini, Hmm

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku bakal menghormati semua hasil putusan terkait permohonan uji materi soal syarat usia minimal capres dan cawapres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin (15/10) hari ini.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI Francine Widjojo mengatakan apa pun hasilnya merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia.
“Sejak berdiri, PSI konsisten menjadi partainya anak muda serta mengawal dan memperjuangkan hak konstitusi anak muda Indonesia," ucap Francine dalam keterangannya, Senin.
Permohonan uji materi tersebut diajukan PSI pada 9 Maret 2023 setelah melalui diskusi internal sejak Desember 2022.
Bersama empat kader mudanya, yaitu Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom, PSI meminta agar usia minimal capres dan cawapres yang saat ini 40 tahun dikembalikan seperti dua UU Pemilu sebelumnya menjadi 35 tahun.
"PSI yakin bahwa usia seharusnya tidak menjadi hambatan yang mengubur mimpi dan menghalangi kompetensi anak muda. Banyak usia muda yang sukses menjadi kepala daerah dan sangat mungkin sukses menjadi kepala negara,” tuturnya.
Dia menyebutkan pada 2019 PSI mengajukan uji materi serupa terkait usia minimal kepala daerah.
Walau tak dikabulkan, tetapi, tidak menyurutkan perjuangan PSI agar publik memberikan ruang kepercayaan seluas-luasnya bagi anak muda yang kompeten.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan hasil putusan terkait permohonan uji materi soal syarat usia minimal capres dan cawapres.
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- PSI Instruksikan Kepala Daerah Melayani Rakyat, Bukan Partai
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran