Soal Impor Beras, Kemenkeu Harus Bertanggungjawab
jpnn.com - JAKARTA - Kisruh impor beras Vietnam nampaknya tak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan, namun juga Kementerian Keuangan.
Menurut Pengamat Pertanian Khudori, adanya penyamaan tarif bea masuk beras antara jenis medium dan premium, ditengarai dapat menjadi pemicu kecurangan.
"Kementerian Keuangan juga harus bertanggungjawab. Pos tarif pada 2012 disamakan antara beras medium dan premium. Padahal tahun 2008 tarif pos berbeda," ujar Khudori dalam diskusi bertajuk 'Main Kotor Beras Impor' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2).
Karenanya dia menanyakan mengapa Kemenkeu menyamakan tarif bea masuk, padahal jelas dari segi jenis beras berbeda. Makanya penyamaan bea masuk beras ini bisa menjadi celah bagi importir melakukan pelanggaran izin.
"Ini bisa dimanfaatkan importir. Ini mestinya dikejar ke kemenkeu. Kenapa diubah, sementara dua jenis beras diperuntukan beda, pelaku beda ketika disamakan pasti akan ada peluang ke situ," terang dia.
Seharusnya kata dia, dengan kejadian itu, bea cukai dapat memeriksa atau mengecek kembali izin impor beras berdasarkan jenisnya. "Kan bisa dilihat izinnya, dia impor beras medium atau premium kalau izinya premium tapi impornya medium itu jelas pelanggaran," tukas Khudori. (chi/jpnn)
JAKARTA - Kisruh impor beras Vietnam nampaknya tak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan, namun juga Kementerian Keuangan. Menurut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Diberi Banyak Apresiasi Saat Evaluasi Kinerja di Kemendagri
- Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Gubernur Sumut, Luar Biasa
- 5 Berita Terpopuler: Pernyataan BKN Keluar, Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Ada tetapi Tanpa Tunjangan, Waduh
- Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 3,8 Juta, Jam Kerja Part Time Belum Jelas
- Peradi Masih jadi Pilihan Utama Calon Advokat Untuk Ikuti PKPA
- Masjid Indonesia Pertama di Yokohama Jepang Resmi Dibangun