Soal Imunitas Jaksa, BEM FH UBK Sebut Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Menurut dia, perlu merevisi terhadap aturan tersebut agar tidak menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum.

“Sehingga perlu adanya pertimbangan bagaimana Pasal 8 ini dapat diubah agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Jangan sampai Kejaksaan malah menjadi lembaga yang tak tersentuh hukum,” tambahnya.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menuai kritikan.

Terlebih terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa proses hukum terhadap jaksa harus melalui izin Jaksa Agung. (mcr4/jpnn)