Soal Ini, Presiden dan DPR Sama Ingkar Janji

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Nasih menyambut positif upaya 75 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mengajukan Hak Bertanya anggota DPD RI kepada Presiden Joko Widodo tentang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung senilai Rp78 triliun di luar biaya pembebasan lahan.

“Saya apresiasi langkah DPD untuk menggunakan Hak Bertanya kepada presiden tentang kereta api cepat Jakarta-Bandung,” kata Muhammad Nasih, di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (4/11).

Namun, menurut Nasih, hak bertanya anggota DPD RI akan lebih efektif lagi kalau berbarengan dengan hak interpelasi yang juga dimiliki oleh anggota DPR RI.

“Jangan hanya anggota DPD, anggota DPR RI mestinya juga ajukan hak interpelasi kepada presiden dengan masalah yang sama,” sarannya.

Pada kesempatan itu, Muhammad Nasih pesimistis terhadap anggota DPR RI terkait penggunaan hak interpelasinya tentang pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ia beralasan hingga saat ini partai politik masih gonjang-gonjing dengan urusan internalnya sebagaimana yang dialami Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipicu oleh sikap presiden yang bagi-bagi kekuasaan dalam kabinetnya.

“Padahal Jokowi yang terlebih dahulu janji tidak akan bagi-bagi kekuasaan dalam menentukan anggota kabinetnya. Itu dia langgar. Lalu PAN yang dulunya tidak mendukung Jokowi, tiba-tiba berbalik arah mendukung Jokowi," ujarnya.

Mestinya, lanjut Nasih, baik presiden maupun partai politik yang dari awal tidak saling mendukung memegang teguh komitmen politiknya itu.

“Tapi presiden dan partai politik sama-sama melanggar komitmennya sehingga berbagai urusan rakyat mereka abaikan. Proyek kereta api cepat itu besar nilainya dan itu hutang semua yang harus dibayar oleh generasi berikutnya,” pungkas Muhammad Nasih.(fas/jpnn)