Soal Izin Meikarta, Mendagri Tjahjo Kumolo: Clear, Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa langkah yang dilakukannya terkait masalah izin proyek Meikarta, tidak ada yang ditutup-tutupi alias terbuka.

Tjahjo menjelaskan, dirinya menelepon Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin agar memproses perizinan sesuai kewenangannya, juga dilakukan secara terbuka.

“Semua clear terbuka. Saya telepon juga dalam rapat karena keputusan izin oleh Bupati, sesuai peraturan yang ada,” ujar Tjahjo Kumolo kepada JPNN.com, Selasa (15/1).

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, bahwa dalam persoalan izin proyek Meikarta ini, Kemendagri juga sudah memberikan penjelasan ke penyidik KPK.

“Kemendagri lewat dirjen otda juga sudah dipanggil dua kali kesaksian oleh KPK,” imbuh pria yang sudah enam periode duduk di DPR RI itu.

Ditegaskan mantan Sekjen PDI Perjuangan itu bahwa langkah yang dia lakukan kepada Bupati Bekasi, sudah biasa dilakukan kepada kepala daerah yang lain. Ini semata tugas kemendagri yang harus memfasilitasi ketika ada persoalan di tingkat daerah, termasuk masalah perizinan investasi.

“Soal masalah izin investasi di daerah sudah sering kita lakukan hal yang sama. Bisa telepon dan surat serta undang rapat agar investasi daerah tumbuh dan (proses) izin sesuai aturan yang berlaku dengan cepat lewat PTSP daerah,” ulasnya.

Tjahjo mengatakan hal tersebut, menanggapi soal namanya yang disebut dalam persidangan kasus suap izin proyek Meikarta. Ditegaskan bahwa Kemendagri hanya memfasilitasi perizinan proyek tersebut. Namun yang memiliki kewenangan penuh adalah pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.