Soal Jabatan Gubernur Dihapus, Viva Beda Pendapat dengan Cak Imin
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi tidak sependapat dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus dari sistem pemerintahan.
"Saya tidak sependapat dengan gagasan Cak Imin yang ingin menghapus posisi gubernur dari sistem dan tata kelola pemerintahan nasional," kata Viva melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/2).
Ide penghapusan jabatan gubernur disampaikan Cak Imin dengan tujuan efisiensi anggaran.
Viva menyebut posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, secara geografis dan geopolitik menjadi penting.
Posisi gubernur menurutnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.
"Dengan demikian, rencana pembangunan nasional dapat dipercepat melalui fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari gubernur," tuturnya.
Selain itu, gubernur juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena dapat menciptakan integrasi wilayah kerja.
Oleh karena itu, kata Viva Yoga, posisi gubernur dapat dimaksimalkan untuk membangun integrasi nasional.
Waketum PAN Viva Yoga Maluadi beda pendapat dengan Cak Imin yang mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Begini argumentasinya.
- Aktivis Ini Minta Agar Anak-Anak & Perempuan Tidak Dilibatkan dalam Situasi Politik
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah
- Survei Pilkada Lombok Utara: Elektabilitas Muchsin Effendi-Junaidi Arif Capai 39,3%
- Survei Pilkada Lombok Utara: Elektabilitas Muchsin Effendi-Junaidi Arif Capai 39,3%
- Sultan Husain Alting Sjah: Pilkada, Pertaruhan Terakhir untuk Selamatkan Harkat dan Martabat Rakyat
- Ridwan Kamil Minta Maaf soal Omongannya tentang Janda saat Kampanye