Soal Johnny Allen, KPK Diminta Turun Tangan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mencermati kemungkinan adanya unsur korupsi dalam kasus penggelapan tanah yang diduga menyeret Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun. Bahkan, bukan tidak mungkin ada unsur tindak pidana pencucian yang dalam kasus itu.

Menurut Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, biasanya pelaku tindak pidana pencucian uang memang tidak menggunakan nama sendiri ataupun kerabatnya sebagai pemilik aset. “KPK harusnya kini bisa ikut mendalami kasus dugaan pengelapan tanah yang dilakukan Johnny Allen sebagai kasus tindak pidana pencucian uang. Sudah banyak kasus yang ditangani KPK dan sudah banyak harta benda yang disita dari pelaku korupsi oleh KPK meski diatasnamakan orang lain," ujar Neta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/5).

Neta menambahkan, potensi kerugian negara bisa saja muncul dalam kasus pembelian tanah yang akan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sebab, pembeli biasanya membeli dengan harga rendah dari masyarakat, namun menjualnya lagi dengan harga tinggi ke pemerintah.

Namun, Neta mengakui bahwa dalam kasus itu memang belum ada pembelian tanah oleh pemerintah. Hanya saja, potensi penyalahgunaan wewenang bisa saja ditemukan KPK. "Ini belum ada jual beli dengan pemerintah.Makanya disini minimal ada potensi penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.