Soal Kabar Kebocoran Data NPWP, Sukamta Komisi I Merespons, Keras

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah serius menangani kasus peretasan setelah muncul kabar kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) kembali terjadi di Indonesia.

"Harus menjadi alarm keras untuk pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber, sehingga data setiap warga negara terlindungi," ujar Sukamta kepada awak media, Jumat (20/9).

Dugaan kebocoran data menyeruak setelah muncul informasi pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di media sosial pada Rabu (18/9).

Setidaknya, ada enam juta data NPWP yang diduga bocor dan dijual oleh Bjorka di Breach Forums.

Menurut Sukamta, kasus kebocoran data bukan sekali ini terjadi dan sudah sering terjadi, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah.

Legislator Fraksi PKS itu mengatakan masalah kebocoran data tidak boleh berhenti sebatas investigasi pelaku seperti sebelumnya.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor pemerintahan maupun swasta,” lanjut Sukamta.

Dia mengatakan perlindungan data warga Indonesia seperti NPWP harus menjadi prioritas pemerintah.