Soal Kabar Kebocoran Data NPWP, Sukamta Komisi I Merespons, Keras

Soal Kabar Kebocoran Data NPWP, Sukamta Komisi I Merespons, Keras
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah serius menangani kasus ini karena sudah sering terjadi. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

Terlebih lagi, kata dia, data milik Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSSI Kaesang Pangarep, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai ikut bocor.

"Ini merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi privasi individu, tetapi juga bagi keamanan nasional. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan," ucap legislator Daerah Pemilihan Yogyakarta itu. 

Sukamta menyarankan pemerintah bisa membuat semacam investigasi internal soal penyebab mudahnya data di Indonesia bocor.

“Selain evaluasi, pemerintah juga harus melakukan investigasi internal untuk mengetahui kelemahan dari sistem data yang dimilikinya,” kata Sukamta.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menujukkan sepanjang tahun 2019 hingga 14 Mei 2024 sudah ada 111 kasus kebocoran data yang ditangani. 

Hal itu membuat Indonesia masuk ke dalam sepuluh negara dengan kebocoran data terbesar dalam kurun waktu dari Januari 2020-Januari 2024 menurut Surfshark, perusahaan virtual private network (VPN) asal Belanda.

Indonesia juga menjadi negara dengan kebocoran data terbanyak kedelapan di dunia dengan estimasi 94,22 juta akun bocor. 

Melihat data tersebut, Sukamta menilai keamanan siber bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh dalam era digital. 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah serius menangani kasus kebocoran data karena sering terjadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News