Soal Kapolri, Dua Partai Pendukung Jokowi Tak Kompak

jpnn.com - JAKARTA - Meski berada dalam satu koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai NasDem berbeda pandangan soal pencalonan Kapolri. Pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat pandangan berbeda dari kedua partai ini. 

Ketua Fraksi Partai Hanura, Dossy Iskandar menilai, pihaknya dapat menerima Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri. Namun, partai besutan Wiranto ini tetap meminta penjelasan Presiden Jokowi mengenai alasannya mengajukan pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan. "Kami ingin mendengar jawaban langsung dari Presiden," ungkapnya kepada INDOPOS (JPNN Grpup), Minggu (5/4).

Dia mengaku, pencalonan Badrodin Haiti menuai pertanyaan lantaran, sebelumnya DPR sudah menyetujui permintaan Jokowi mengangkat Budi Gunawan sebagai kapolri. Mereka mengembalikan surat permohonan yang dilayangkan Jokowi dan meminta penjelasan hukum yang melatari sikap presiden yang tidak melantik Budi Gunawan.

"Pimpinan DPR telah menjadwalkan pertemuan dengan Jokowi pada Senin, 6 April 2015. Pimpinan dan sekretaris fraksi juga diundang untuk mempertanyakan alasan pengajuan nama Badrodin kepada presiden secara langsung. Kami akan berfokus berbicara soal kapolri, bukan yang lain," terangnya. 

Dossy membeberkan, pertemuan nanti merupakan sejarah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena baru pertama kalinya presiden datang memberi penjelasan ke DPR. "Saya berharap pertemuan itu bisa menjadi preseden yang baik bagi hubungan antar-lembaga tinggi negara," kata Dossy.

Bagi Hanura, lanjutnya, pencalonan Badrodin tidak akan memunculkan pertanyaan jika presiden bisa menjelaskan hal itu dengan baik. Prinsipnya adalah komitmen konstitusional, supaya tidak menjadi preseden buruk apa yang diputuskan DPR dapat dicampakkan begitu saja oleh presiden.

Berbeda dengan Fraksi Partai NasDem. Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Al-Kadrie menyatakan, mendukung keputusan presiden terkait dengan pencalonan kapolri. Mereka tak mempersoalkan jika harus memproses pencalonan Badrodin sebagai pengganti Budi Gunawan. "Kami menghargai apa yang menjadi prerogatif presiden," tandasnya. 

Bagi NasDem, kata Syarief, sikap presiden itu bisa diterima sejauh ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kasus hukum yang sempat menjerat Budi Gunawan di sela-sela proses pencalonannya, bisa saja dijadikan alasan bagi presiden untuk tidak melantiknya sebagai kapolri. "Meski kemudian dibatalkan lewat putusan praperadilan," tambahnya. (aen)