Soal Kartu Prakerja, Didik Komisi III: Tangkap Para Perampok Uang Negara!

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan ragu-ragu melakukan pengusutan terhadap dugaan penyimpangan dalam program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19.

"Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Segera tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara," ucap Didik kepada jpnn.com, Sabtu (20/6).

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini mengatakan, apa yang ditemukan KPK terkait dengan dugaan penyimpangan pelaksanaan Kartu Prakerja tidak mengherankan dan sudah diprediksi sebelumnya.

"Secara kasat mata dan pemikiran telanjang sebetulnya sejak awal harusnya bisa diprediksi tentang potensi penyimpangan tersebut," tukas Didik.

Berbagai kejanggalan di program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menurutnya bisa dilihat sejak munculnya kabar soal potensi konflik kepentingan, penunjukan kemitraan tanpa melalui mekanisme tender, potensi dagang pengaruh, dan tidak melalui mekanisme yang transparan.

Selain itu, masalah akuntabilitasnya juga dianggap tidak terpenuhi padahal melibatkan keuangan negara yang sangat besar.

Didik mengaku telah mengingatkan KPK sejak pertama Kartu Prakerja dirilis, agar melakukan kajian, analisa, dan pengawasan yang ketat dengan melibatkan PPATK, dan BPK untuk mencegah munculnya penyimpangan, abuse of power dan korupsi.

"Melihat proses dan mekanisme pelaksanaan Kartu Pra Kerja potensinya sangat rawan dan ramah terhadap korupsi," tegas legislator asal Jawa Timur ini.