Soal Kasus Tambang, Kejagung Diminta Dalami Peran Oknum Kementerian
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan campur tangan oknum Kementerian ESDM dalam kasus tata niaga pertambangan timah di kawasan IUP PT Timah Tbk di Bangka Belitung (Babel) pada 2015-2022.
"Sebagai institusi yang memiliki tupoksi di bidang energi, termasuk pertambangan, mestinya dugaan keterlibatan oknum Kementerian ESDM dalam kasus ini juga didalami Kejagung," kata Amir saat dikutip di Jakarta, Senin (6/5).
Amir menilai banyak modus operandi yang dilakukan para tersangka.
Menurut Amir, tidak menutup kemungkinan cara yang sama dalam kasus korupsi pertambangan bijih nikel Blok Mandiodo dipakai dalam kasus tata niaga timah.
"Ya, sangat mungkin," jelasnya. "Banyaknya modus ini juga menunjukkan para pelaku merupakan orang lama. Kayaknya sulit jika tidak melibatkan oknum ESDM."
Amir sangsi pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut hanya di level daerah.
Apalagi, perizinan sekarang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
"Izin-izin pertambangan besar kecuali galian c, kan, menjadi wewenang pusat. Sekarang, tinggal bagaimana kejaksaan mendalami ini, baik melalui bukti-bukti yang dikumpulkan maupun menggali keterangan pada saksi dan tersangka," tuturnya.
Kejagung telah menetapkan 21 tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah, yang merugikan negara Rp 271 triliun.
- Siap-Siap, Kejagung Mulai Usut Korupsi di Polemik Pagar Laut
- Pemerintah Minta DPR Lakukan Kajian soal Kampus Bisa Kelola Tambang
- Jokowi dan Korupsi
- Paulus Tannos Buronan Korupsi e-KTP Masih Berstatus WNI
- Faizal Hermiansyah: Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus Harus Mengacu Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Kepercayaan Publik pada Kejagung Tinggi, Burhanuddin: Modal Politik Besar Presiden Prabowo