Soal Kemunculan Sunda Empire, Ridwan Kamil: Banyak Orang Stres
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil mengaku tak habis pikir kemunculan dan keberadaan Sunda Empire di Bandung yang mirip dengan Keraton Agung Sejagat.
"Lagi diteliti Polda (Jabar), ini banyak orang stres di Republik ini. Menciptakan ilusi-ilusi yang sering kali romantisme-romantisme sejarah ini ternyata ada orang yang percaya juga menjadi pengikutnya," kata Emil di Bandung, Jumat (17/1).
Emil mengatakan, Kapolda Jabar sedang melakukan penelitian tentang keberadaan Sunda Empire.
"Kalau ada aspek pidana kami akan tindak. Ke warga fokus kami gunakan rasio dalam berkehidupan. Gunakan aturan perundang-undangan jangan percaya terhadap hal hal tidak masuk dalam logika akal sehat," kata dia.
Kabar keberadaan Sunda Empire di Bandung yang mirip dengan Keraton Agung Sejagat. "Jadi Sunda Empire itu kejadiannya 2018. Sudah ditangani dari Kodim. Jadi ini latah saja karena kejadian yang di Purworejo itu. Ini kejadian 2018 itu diramaikan lagi," kata Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Bandung Sony, Jumat.
Menurut Sony, Sunda Empire tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat oleh Kesbangpol. Sehingga ia menyimpulkan Sunda Empire adalah perkumpulan yang ilegal.
"Saat ditangani dan dibubarkan oleh Kodam pada 2018 lalu, kami ikut menelusuri keberadaan Sunda Empire," katanya. (antara/jpnn)
UU Baru Tak Lemahkan KPK:
Gubernur Ridwan Kamil mengaku tak habis pikir kemunculan dan keberadaan Sunda Empire di Bandung yang mirip dengan Keraton Agung Sejagat.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Ridwan Kamil Bantah Diperintah Prabowo Tidak Menggugat Hasil Pilkada
- Ridwan Kamil: Tidak Ada Kata Akhir Dalam Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara
- Ridwan Kamil Ungkap Alasan Batal Mengajukan Gugatan ke MK, Ternyata..
- Ridwan Kamil Akhirnya Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Pram-Rano Karno
- Hadir di Golkar Institute, Ridwan Kamil Beri Nasihat Ini untuk Indonesia Emas 2045
- Tim Hukum RIDO Laporkan KPU Jakarta ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik saat Pilgub