Soal Kobar, Tokoh Dayak Anggap Mendagri Dibodohi
Senin, 30 Mei 2011 – 01:10 WIB

Soal Kobar, Tokoh Dayak Anggap Mendagri Dibodohi
PANGKALAN BUN – Tokoh-tokoh di Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai pemerintah pusat selama ini sudah banyak dibodohi terkait berlarutnya Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Buktinya, sampai saat ini permasalahan Kobar tak kunjung selesai dan belum menghasilkan bupati definitif. Dia menyayangkan sikap Gubernur Kalteng Teras Narang yang hingga kini belum memiliki iktikad baik untuk menuntaskan permasalahan pemilukada Kobar melalui pelantikan bupati yang sah secara hukum dan konstitusi.
Kornaen Lambung, salah seorang tokoh Dayak dari Kalteng, menegaskan bahwa selama ini pemerintah pusat direcoki dengan upaya penolakan pelantikan bupati oleh pihak yang mengatasnamakan suku Dayak. “Kalau sampai pemerintah pusat percaya dengan kabar-kabar misalnya Dayak ikut-ikutan soal pemilukada Kobar, lalu bilang akan menolak bupati definitif yang dilantik, berarti pemerintah pusat sudah mudah dibodohi oleh informasi yang menyesatkan. Itu tidak benar,” tegas Kornaen Lambung seperti dilansir Radar Sampit (grup JPNN).
Menurutnya, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Kobar merupakan rakyat Indonesia yang taat terhadap hukum dan konstitusi. Bahkan, masyarakat menginginkan pelantikan bupati segera terealisasi supaya nasib Kobar tidak terkesan dibiarkan semakin tidak jelas oleh pemerintah pusat.
Baca Juga:
PANGKALAN BUN – Tokoh-tokoh di Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai pemerintah pusat selama ini sudah banyak dibodohi terkait berlarutnya Pemilukada
BERITA TERKAIT
- Ma'ruf Amin Nilai Isu Matahari Kembar Bukan Ancaman bagi Pemerintahan Prabowo
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI