Soal Kobar, Tokoh Dayak Anggap Mendagri Dibodohi
Senin, 30 Mei 2011 – 01:10 WIB

Soal Kobar, Tokoh Dayak Anggap Mendagri Dibodohi
PANGKALAN BUN – Tokoh-tokoh di Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai pemerintah pusat selama ini sudah banyak dibodohi terkait berlarutnya Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Buktinya, sampai saat ini permasalahan Kobar tak kunjung selesai dan belum menghasilkan bupati definitif. Dia menyayangkan sikap Gubernur Kalteng Teras Narang yang hingga kini belum memiliki iktikad baik untuk menuntaskan permasalahan pemilukada Kobar melalui pelantikan bupati yang sah secara hukum dan konstitusi.
Kornaen Lambung, salah seorang tokoh Dayak dari Kalteng, menegaskan bahwa selama ini pemerintah pusat direcoki dengan upaya penolakan pelantikan bupati oleh pihak yang mengatasnamakan suku Dayak. “Kalau sampai pemerintah pusat percaya dengan kabar-kabar misalnya Dayak ikut-ikutan soal pemilukada Kobar, lalu bilang akan menolak bupati definitif yang dilantik, berarti pemerintah pusat sudah mudah dibodohi oleh informasi yang menyesatkan. Itu tidak benar,” tegas Kornaen Lambung seperti dilansir Radar Sampit (grup JPNN).
Menurutnya, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Kobar merupakan rakyat Indonesia yang taat terhadap hukum dan konstitusi. Bahkan, masyarakat menginginkan pelantikan bupati segera terealisasi supaya nasib Kobar tidak terkesan dibiarkan semakin tidak jelas oleh pemerintah pusat.
Baca Juga:
PANGKALAN BUN – Tokoh-tokoh di Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai pemerintah pusat selama ini sudah banyak dibodohi terkait berlarutnya Pemilukada
BERITA TERKAIT
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden
- Pramono Anung Akhirnya Hadiri Retret di Magelang, Sudah Diizinkan Megawati?
- Surat Terbaru Megawati Ditujukan kepada 2 Petinggi PDIP