Soal Kobar, Tokoh Dayak Anggap Mendagri Dibodohi

Sementara itu Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah (LMMDKT), Prof Dr KMA Usop justru menyayangkan pertemuan Mendagri dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalteng, pekan lalu yang berakhir tanpa solusu akhir. “Justru membiarkan keadaan Kobar yang belum ada bupati definitifnya seperti ini yang bisa menuai konflik. Padahal dengan cepat dan segera melantik bupati definitif, justru cepat menyelesaikan masalah dan menghindari konflik. Karena permasalahan jelas dan tuntas,” tegas Usop.

Dia menekankan bahwa putusan MK harus segera dilaksanakan demi menjaga wibawa konstitusi di negeri ini dan jangan sampai pemerintah menunjukkan sikap penakut dan lemah dalam penegakan hukum dan perundang-undangan. “Putusan MK harus segera dilaksanakan secepatnya. Kita bersama-sama harus menjaga dan menjunjung konstitusi. Ini demi wibawa negeri ini. Harusnya kita bersyukur adanya Mahkamah Konstitusi. Coba kalau tidak ada MK, mungkin bisa bubar negeri ini,” ujarnya.(jpnn)