Soal Konflik di Lombok Barat, Diah Pitaloka Minta Perkuat Moderasi Beragama

jpnn.com, LOMBOK BARAT - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang bertikai di Lombok Barat pada malam takbiran lalu tidak mengulanginya kembali.
Dia juga meminta agar warga tidak menggunakan politik identitas dan beragama dalam menghadapi suatu perbedaan pada sebuah masalah.
Hal tersebut diungkapkan Diah Pitaloka saat melakukan Kunjungan Spesifik Komisi (Kunspek) di Lombok Barat, NTB.
"Kami ingin supaya ada aturan atau klausul dalam pemilihan kepala desa untuk tidak menggunakan politik identitas dan rekonsiliasi. Kami di Kementerian Sosial juga memberikan bantuan forum keserasian sosial yang sekarang juga semua prosesnya sudah mulai berjalan," ujar Diah Pitaloka seusai memimpin pertemuan dengan Sekretaris Daerah Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Pimpinan FKUB Lombok Barat, dan Perwakilan Tokoh Umat Beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, Senin (23/5).
Dia menambahkan kunjungan tersebut sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, terkait pembangunan kehidupan beragama di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tujuan kunspek itu juga untuk mengetahui implementasi program Moderasi Beragama di Kabupaten Lombok Barat.
Selain itu, Dian juga ingin mendapatkan informasi dan penjelasan faktual terkait konflik bernuansa SARA yang terjadi di Lombok Barat.
Dia juga menyerap aspirasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program moderasi beragama dan pembangunan kehidupan keagamaan di NTB.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang bertikai di Lombok Barat pada malam takbiran lalu tidak mengulanginya kembali.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan