Soal Konsesi, Posisi Jokowi Sangat Tegas Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya data pada akhir 2018 menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2018 tercatat kawasan hutan yang diberikan izin seluas 6.497.096,60 Ha dengan komposisi perijinan swasta 1.570.634,68 Ha atau 24,7%, izin kepada masyarakat 4.907.859,92 Ha atau 75,54 % dan untuk prasarana sarana seluas 18.602 Ha atau 0,29%.
Dengan demikian, ini mengubah komposisi semula pada periode hingga tahun 2014 dan hingga akhir 2018. Pada akhir 2018 tercatat area berizin seluas 39,72 juta Ha dari total luas kawasan hutan 126 juta Ha. Alokasi perijinan untuk swasta sebesar 32, 736 juta ha (86,37%) jumlah ini menurun dari 2014 (98,53%) dan areal ijin untuk masyarakat seluas 5,356 juta ha atau 13,49% jumlah ini meningkat dari tahun 2014 (1,35%).
Proporsi ini akan semakin baik menandai akses kelola hutan dan alokasi betul-betul dilaksanakan dengan keberpihakan kepada masyarakat luas. Tidak berhenti sampai disitu karena dipikirkan juga langkah pembinaanya dengan memberikan kesempatan berusaha serta peningkatan kemampuan kapasitas manajemn berusaha tani bagi rakyat.(jpnn)
Siti Nurbaya mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta kepada dirinya untuk mengatur dengan baik keberpihakan kepada rakyat dan keseimbangan usaha.
Redaktur & Reporter : Friederich
- STPMD, ISKA & IPD Gelar Kuliah Umum Tentang Transformasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
- Pemerintah Menegaskan Tata Kelola Daur Ulang Limbah Baterai EV Sangat Penting
- Efisiensi Anggaran Pemprov Jateng Mencapai Rp 3,4 Triliun, Ahmad Luthfi: Dialokasikan untuk Kesejahteraan Rakyat
- 2 Terminal PET Raih Proper Hijau dari KLHK
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo