Soal Korupsi, Peringkat Indonesia Membaik
jpnn.com - LONDON--Survei baru tentang korupsi di dunia mendapati bahwa lebih dari 70 persen negara-negara di dunia bersifat korup. Ini berarti lebih dari dua pertiga dari 177 negara yang disurvei bersifat korup.
Indonesia menempati posisi ke-114. Hasil survei ini disampaikan dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2013, yang dibuat oleh badan pengawas korupsi dunia, Transparency International.
Dalam laporan tersebut, Selandia Baru dan Denmark menduduki posisi teratas, dengan skor 91 dari 100. Singapura menduduki posisi kelima, dan Australia ke sembilan dari 177 negara sedangkan Indonesia menduduki posisi ke-114.
Menurut direktur Transparency International Australia, Grahame Leonard, Australia memang termasuk 10 besar. Namun skornya menurun sebanyak empat poin dibanding tahun 2012. Penurunan ini dianggap cukup besar.
"Perusahaan-perusahaan Australia yang tengah berusaha melakukan bisnis menderita akibat penurunan skor," ucapnya kepada ABC (4/12).
Sementara itu, peringkat Myanmar melonjak dari posisi 172 ke 157. Sedangkan Indonesia naik peringkat dari 118 menjadi 114. Menurut Leonard, Indonesia terlihat berusaha membersihkan diri.
"Pemerintah Indonesia yang sekarang telah berusaha keras untuk memperbaiki teknik-teknik anti korupsinya, namun itu proses yang panjang dan memakan waktu, terutama dalam sistem demokrasi," jelasnya.
Thailand dan Srilanka menurun peringkatnya, masing masing menduduki peringkat 102 dan 91. Sementara itu, yang menduduki posisi paling buncit adalah Afghanistan, Korea Utara dan Somalia.
LONDON--Survei baru tentang korupsi di dunia mendapati bahwa lebih dari 70 persen negara-negara di dunia bersifat korup. Ini berarti lebih dari dua
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan