Soal KTP, Prabowo Masih Belum Puas

Pada kesempatan itu Prabowo justru menuding KPU dan pemerintah sebagai pihak yang harus bertanggungjawab, termasuk dalam hal kekisruhan DPT Pilpres. Alasannya, tim dari Mega-Prabowo  yang bersama KPU terus melakukan penyisiran DPT terus menemukan berbagai kejanggalan seperti nama ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, maupun orang yang sudah lama meninggal dunia namun masih tercantum di DPT.  “Bahkan kami baru dapat laporan, di Lampung ada satu TPS yang di DPT namanya sama semua,” lanjutnya.

Menurut mantan Danjen Kopassus ini, dari penyisiran DPT di 200 kabupaten/kota sana terungkap setidaknya 10 juta nama bermasalah. Potensinya, kata Prabowo, mengarah ke angka di atas 20 juta. “Yang ditemukan baru 10 juta. Tetapi dari semua indikasi mengarah ke 20 juta. Malah ada DPT yang pake judul DPT Pilkada,” bebernya.

Karenanya Prabowo mengaku tetap mewaspadai kemungkinan munculnya kecurangan. “Kita sesalkan mengapa ini masih terjadi di alam demokrasi. Kita minta petanggungjawaban dari yang berwajib. Ini tak pantas terjadi,  kami tetap waspadai potensi kecurangan,” imbuhnya.

Prabowo juga menyayangkan KPU yang hanya memiliki 25 unit computer untuk mengelola data ratusan juta pemilih dan warga negara. Sayangnya, lanjut Prabowo, bantuan computer yang disediakannya untuk KPU ternyata tidak semuanya tertampung. “KPU hanya punya 25 unit computer untuk mengelola 230 juta penduduk dan 170 juta lebih pemilih 170. Kami tawarkan tambahan 200 komputer, ternyata KPU hanya mau 80 saja karena alasan keterbatasan ruangan,” ucapnya.(ara/jpnn)