Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Jokowi Sampaikan Kabar Baik, Petani Tak Usah Khawatir

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari larangan ekspor minyak goreng memiliki dampak negatif seperti menekan para petani. Namun, Jokowi mengingatkan ada misi yang lebih penting di balik kebijakan larangan tersebut.
“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah,” kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4).
Jokowi menjelaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan hal utama bagi pemerintah.
Hal tersebut juga menjadi pertimbangan paling tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat.
“Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,” ujar presiden.
Presiden mengatakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng keluar negeri dapat berpotensi mengurangi produksi hasil panen para petani. Namun, presiden menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri.
Presiden pun mendorong kesadaran industri minyak sawit di tanah air untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Jika dilihat dari kapasitas produksi, menurut presiden, kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat tercukupi.
Presiden Jokowi memastikan moratorium ekspor minyak goreng hanya kebijakan sementara, sampai stok dalam negeri melimpah.
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI