Soal Lokasi Pemindahan Ibu Kota, Bambang: Bukan di Samarinda atau Balikpapan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro belum berani memastikan ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Saat ditanya soal pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil bahwa ibu kota negara akan dipindah ke Kaltim, mantan menteri keuangan itu tak berani menjawab iya atau tidak.
"Itu mugkin pinter-pinternya wartawan saja. tetapi tunggu pengumuman dari presiden," jawab Bambang di Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (22/8).
Bambang hanya menjelaskan tentang tahapan pembangunan dan gambaran umum tentang desain ibu kota yang baru tersebut. Di mana, pada 2020 masih tahap persiapan dengan mendasarkan pembiayaan tidak tergantung pada APBN.
"Yang paling besar adalah investasi dari pihak swasta dan BUMN," kata menteri bergelar profesor dengan nama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro itu.
BACA JUGA: Sofyan Djalil Pastikan Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim, Persisnya di Mana?
Kegiatan pembanguan infrastruktur sendiri akan dimulai pada 2021 pada lahan efektif sekitar 3.000 hektare, dari total 6.000 hektare untuk pusat pemerintahan dan 40.000 hektare keseluruhan kawasan perkotaannya.
"Nanti kita lihat, 2021 baru mulai kegiatannya. Groundbreaking 2021. (3.000 ha) itu pusat pemerintahannya," tegas Bambang.
Bambang Brodjonegoro belum berani memastikan ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur alias Kaltim.
- Menhum Sebut Jakarta Masih Tetap Ibu Kota Negara, Pindah ke IKN Kapan?
- Kaltim Raih Peringkat 13 Nasional di Ajang PEPARNAS XVII 2024
- Pembangunan IKN Jadi Daya Ungkit Realisasi Investasi di Kalimantan Timur
- Rudi Mas'ud Maju Pilgub Kaltim, Pengamat: Masyarakat Mesti Tolak Politik Dinasti
- Eks Menkeu: Dukung Penguatan BPKH untuk Optimalkan Investasi Dana Haji
- Pilgub Kaltim: Aktivis Ini Soroti Dinasti Politik Rudi Mas'ud, Dinilai Rawan Konflik Kepentingan