Soal Manuver Politik Samad, Pengawas Internal KPK Diminta Objektif

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Agustinus Pohan mendesak agar Pengawas Internal KPK bersikap objektif dalam menilai laporan yang disampaikan Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terkait manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad. Apalagi, kata dia, Hasto telah menyerahkan bukti-bukti kepada Pengawas Internal KPK pada Senin (9/2) lalu.

"Pengawas internal harus hati-hati dan objektif dalam menangani kasus ini," ujarnya kepada Agustinus, Rabu (11/2).

Agustinus yakin bahwa Pengawas Internal KPK pasti akan mencari informasi dari pihak lain sebagai pembanding. Dia pun meminta agar Pengawas Internal KPK selalu menjaga kepercayaan publik terhadap terhadap lembaga antirasuah itu.

Lebih lanjut Agustinus mengatakan, Komite Etik akan dibentuk setelah adanya temuan indikasi pelanggaran. Nah, kata dia, jika memang alat bukti yang diberikan Hasto sudah cukup maka, komite etik sudah bisa dibentuk. Bahkan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan KPK.  

Jika Pegawas Internal memutuskan pembentukan Komite Etik, kata dia, maka bisa dipastikan sudah terjadi pelanggaran kode etik. “Komite  Etik itu dibentuk jika ada pelanggaran etik, jadi jika ternyata nanti akhirnya dibentuk komite etik, berarti disana ada pelanggaran etik,” pungkasnya.

Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menegaskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK, Abraham Samad telah memasuki babak pemeriksaan.

“Sekarang kan Deputi Pengawas Internal KPK belum selesai melakukan pemeriksaan. Hasilnya itu yang nanti menjadi bahan perlunya pembentukan komite etik KPK,” ujar Abdullah Hehamahua pada wartawan, Jakarta, Rabu (11/2). (mas/jpnn)