Soal Menteri Investasi, Ini Kata Politisi PDI Perjuangan Mufti Anam
jpnn.com, JAKARTA - DPR RI telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi sebagai lembaga baru hasil pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Presiden Jokowi pun konon bakal menentukan sosok yang pantas memimpin kementerian tersebut.
Teka-teka siapa yang akan menjadi menteri investasi terus menyeruak.
Sejumlah nama disebut, mulai dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, politisi NasDem Rapsel Ali, dan Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Witjaksono.
Anggota Komisi VI DPR yang membidang investasi, Mufti Anam, mengatakan, pembentukan lembaga baru Kementerian Investasi patut didukung sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor investasi yang terjaga cukup baik di masa pandemi Covid-19.
”Pandemi ibarat jeda sejenak, negara mana yang kemudian berlari lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi melalui investasi, itu pemenangnya,” ujar Mufti, Selasa (20/4).
Terkait siapa nama yang layak sebagai menteri investasi, politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut, itu wewenang penuh Presiden Jokowi.
Teka-teka siapa yang akan menjadi menteri investasi terus menyeruak. Ada nama Bahlil Lahadalia, Rapsel Ali hingga Witjaksono.
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka