Soal Mobil Dinas Dipakai Mudik, Wamendagri Singgung Potensi Kerugian Negara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut pemerintah sudah memastikan mobil dinas tidak bisa dipakai untuk mudik.
Dia berkata demikian demi menyikapi kepala daerah yang mempersilakan mobil dinas dipakai buat mudik.
Bima memahami kepala daerah ingin memberikan hadiah bagi staf, tetapi bukan melalui pemberian mobil dinas untuk mudik.
"Kami memahami ada kepala daerah yang ingin me-reward stafnya, tetapi, ya, tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas," ujar eks Wali Kota Bogor, Rabu (2/4).
Sebab, kata Bima, bisa terjadi mobilisasi penggunaan fasilitas daerah oleh staf apabila mobil dinas boleh dipakai mudik.
"Bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya, ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara," kata dia.
Toh, kata Bima, saat ini banyak pegawai di pemerintah yang tetap piket meskipun sedang libur Lebaran 2025.
"Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak," lanjut Bima.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut kerugian negara bisa terjadi ketika mobil dinas diperbolehkan untuk dipakai mudik.
- Layanan inDrive Intercity Catat Lonjakan Pengguna Selama Mudik Lebaran 2025
- Sidang Kasus Timah, Ahli Menyoroti Kekeliruan Perhitungan Kerugian Negara
- Massa Minta BPKP Riau Percepat Penghitungan Kerugian Negara Kasus SPPD Fiktif
- Baru 268 Unit Mobil Dinas Terkumpul, Wali Kota Pekanbaru Beri Ultimatum Keras
- Buntut Masalah Lucky Hakim, Wamendagri Kembali Tegaskan Kewajiban Kepala Daerah
- Pertamina Bangun Posko Mudik Sambut Arus Balik, Salah Satunya di Pelabuhan Semayang