Soal Moratorium CPNS, MenPAN-RB Dipanggil DPD

jpnn.com - JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Pemanggilan ini berkaitan dengan masalah moratorium CPNS yang sudah meresahkan masyarakat di daerah.
"Moratorium ini sangat menggelisahkan daerah karena daerah lainnya masih membutuhkan pegawai. Kami akan memanggil MenPAN-RB untuk menanyakan sejauh mana kebijakan tersebut," kata anggota DPD, Hana Hasanah Fadel saat mendampingi Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Indra Yasin di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (10/11).
Dia menyebutkan, sebagai lembaga pengawas dan penengah, DPD akan menanyakan semua program Kementerian PAN-RB terkait dengan reformasi birokrasi terutama di bidang SDM Aparatur.
"Akan kami atur jadwal pemanggilannya, sebelum kami reses bulan depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini raker dengan MenPAN-RB akan dilaksanakan," tuturnya.
Senator asal Gorontalo ini mencontohkan di wilayahnya masih membutuhkan pegawai. Jika nanti ada moratorium, akan banyak lulusan perguruan tinggi yang berprestasi tidak bisa berkesempatan ikut seleksi CPNS selama lima tahun.
"Ini harus dipertimbangkan lagi, nanti akan kami tanyakan alasan MenPAN-RB," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Tak Banyak Kader PDIP Ikut Retret di Magelang, Hubungan Pusat & Daerah Tetap Aman?
- Menteri Investasi Rosan Roeslani Jadi Kepala Danantara, Erick Thohir Sebagai Pengawas
- Usut Kasus Kredit PT BPR Bank Jepara Artha, KPK Periksa Sejumlah Saksi
- PIK 2 Berpotensi Jadi Magnet Ekonomi
- KPK Periksa Anggota DPRD hingga Kepala Sekolah di Bengkulu