Soal Munas Golkar, Pemerintah Bisa Jadi Juri

Soal Munas Golkar, Pemerintah Bisa Jadi Juri
Ketua DPP Golkar Bidang Kaderisasi versi Munas Jakarta, Agun Gunadjar Sudarsa. FOTO: Ricardo/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Golkar di Ancol, Jakarta akan diserahkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, sore ini (8/12). Ketua DPP Golkar Bidang Kaderisasi versi Munas Jakarta, Agun Gunadjar Sudarsa menyerahkan sendiri hasil Munas di kantor Kementerian Hukum dan HAM.

"Menyerahkan hasil Munas di Ancol. Saya datang kemari lebih awal. Saya khawatir macet karena hujan," kata Agun di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/12).

Tadi pagi, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie mendatangi kantor Kemenkumham. ‎Pria yang akrab disapa Ical itu menyerahkan hasil Munas Golkar Bali.

Soal hasil munas siapa yang akan diterima, Agun menyerahkannya kepada Yasonna. "Pemerintah bisa jadi juri dan silakan pemerintah mengambil keputusan apapun. Kita menunggu," ujarnya.

Menurut Agun, Kemenkumham merupakan institusi negara yang mempunyai otoritas untuk memberikan keabsahan kepengurusan. "Termasuk legalitas penyelenggaraan musyawarah partai politik," tandasnya. (gil/jpnn)

JAKARTA - Hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Golkar di Ancol, Jakarta akan diserahkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News