Soal Omnibus Law, Jokowi tak Akan Menerbitkan Perppu, Muhammadiyah Beri Catatan

"Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi sikap presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat," tambah Mu'ti.
"Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada presiden."
Mu'ti menambahkan, Muhammadiyah juga memberikan masukan untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan.
PP Muhammadiyah mengusulkan kepada presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku.
"Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya. Terhadap masukan tersebut, presiden menyatakan akan mengkaji dengan saksama," jelas dia. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
PP Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan presiden menyatakan sikapnya terkait UU Omnibus Law.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Muhammadiyah Kritik Tren Kartu Lebaran Tanpa Ucapan Mohon Maaf Lahir Batin
- Makna Idulfitri 1446 Hijriah: Momen Kebersamaan, dan Berbagi
- Muhammadiyah Jakarta Minta Izin kepada Pramono Terkait Pembangunan Universitas
- Mendes Yandri Berkolaborasi dengan PP Muhammadiyah Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa
- Bicara di Forum LHKP Muhammadiyah, Saleh: Pak Prabowo Itu Tidak Macam-Macam
- Danone Indonesia dan MPKU Muhammadiyah Gelar Edukasi Akbar Sekolah Sehat