Soal Orang Hilang, SBY Dituding Membangkang
Rabu, 28 September 2011 – 17:47 WIB
JAKARTA – Mantan Ketua Pansus DPR RI untuk Orang Hilang dan Penghilangan Paksa DPR periode 2004-2009, Effendi Simbolon, menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan menanggapi rekomendasi DPR RI. Padahal bukan rekomendasi pansus, melainkan rekomendasi DPR RI. Ketiga, Pemerintah diminta merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Terakhir, pemerintah Indonesia diminta segera meratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan Paksa.
“Catatan kami ini rekomendasi yang pertama, kedua rekomendasi Century. Kalau saya sampaikan ini sebuah pembangkangan sebenarnya. Ini berpotensi melanggar konstitusi negara,” kata Effendi di Press Room DPR RI, Rabu (28/9).
Seperti diketahui, DPR periode 2004-2009 pada paripurna yang digelar 28 September 2009 DPR menyampaikan empat rekomendasi tentang kasus Orang Hilang. Pertama, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, Presiden dengan segenap institusi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari 13 orang yang masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM.
Baca Juga:
JAKARTA – Mantan Ketua Pansus DPR RI untuk Orang Hilang dan Penghilangan Paksa DPR periode 2004-2009, Effendi Simbolon, menyesalkan sikap Presiden
BERITA TERKAIT
- Mayjen Yusri Nuryanto Ungkap Jumlah Anggota TNI Terlibat Narkoba Selama 2022-2024
- Dukung Asta Cita, Ini Kinerja Pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta Sepanjang 2024
- Solidaritas Pangan Dunia: Program ‘Grain from Ukraine’ Membantu Negara Terdampak Krisis
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK Bagi Honorer TMS Sudah Buka, tetapi Ribuan Orang Gagal Daftar
- Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani, Budi Harjanto: Penyemangat bagi Kami