Soal Papua, NU-Muhammadiyah Kompak Ingatkan Pemerintah

Dia memaklumi bila saat ini banyak kalangan, terutama dari gerakan civil society yang jengkel dengan pemerintahan SBY. Tapi, khusus untuk Papua, hanya bisa diselamatkan melalui gerakan civil society. Hasyim menegaskan bukan berarti Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Bambang Dharmono tidak diperlukan. Tapi, harus dilengkapi dengan pelibatan elemen civil society.

"Tim (UP4B, Red) ini jalan. Tapi, partisipasi civil society harus tegas. Ormas, orpol, legislatif, yudikatif, kenapa tidak kumpul," kata Hasyim.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang bersifat manusiawi. Selama gerakan yang menuntut kemerdekaan di Papua tidak langsung mengancam dengan senjata, Din meminta aparat tidak langsung melawannya dengan senjata.

"Begitu ada pendekatan kita yang menggunakan kekerasan, hard power, dengan senjata, pendekatan ala militerisme, akan menimbulkan luka. Akibatnya, masalah tidak akan selesai dan  justru bertambah-tambah," ingat Din. Situasi akan semakin berat ketika sudah ada intervensi internasional. Menurut Din, bagi Papua yang terpenting adalah peningkatan kesejahteraan.