Soal Pekerja Asal Tiongkok, PB NU Ingatkan Pemerintah Harus Sensitif
jpnn.com - JAKARTA – Maraknya tenaga kerja kasar asing, khususnya asal Tiongkok, telah memicu keresahan sebagian masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) pun ikut bereaksi.
Mereka melihat keberadaan para pekerja itu telah memberikan dampak negatif bagi pekerja lokal.
”PB NU mendesak kepada pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila,” ujar Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj di Jakarta kemarin (20/12).
Said mencontohkan kasus yang terjadi di Banten Agustus lalu. Saat itu polisi mengamankan 70 buruh ilegal dari Tiongkok dalam pembangunan pabrik semen di Puloampel, Serang.
Yang memprihatinkan, lanjut Said, komposisi pekerja proyek di sana cukup jomplang. Yakni, 30 persen merupakan buruh lokal dan sisanya dari negara asing.
”Bayaran yang mereka terima pun superbesar dibanding buruh lokal,” imbuhnya.
Buruh asing menerima Rp 15 juta per bulan, sedangkan buruh lokal hanya dibayar Rp 2 juta per bulan.
”Pemerintah harus sensitif menjaga perasaan rakyat. Sekaligus mengkaji ulang kebijakan pembangunannya bila dalam praktik tidak mengajak rakyat sebagai mitra, dalam hal ini sebagai pekerja,” tuturnya.
JAKARTA – Maraknya tenaga kerja kasar asing, khususnya asal Tiongkok, telah memicu keresahan sebagian masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan