Soal Pemancungan Ruyati, Demokrat Bela Presiden

JAKARTA - Pemancungan salah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Ruyati, di Arab Saudi, Sabtu (18/6), masih menyisakan kepedihan. Pemerintah dianggap lalai. Namun demikian, Partai Demokrat masih tetap membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait masalah itu.

"Kita ingin semua proporsional. Apakah pemerintah sudah melindungi warga di luar negeri? Sudah! Dimana-mana, kalau ada masalah pembunuhan, sudah pasti dihukum. Kalau masalah Dubes tidak tahu, itu pas untuk dikritisi. (Tapi) Kalau Presiden yang dibilang harus bertanggungjawab, itu keterlaluan," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, di Jakarta, Selasa (21/6).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo, meminta pemerintah untuk bertanggungjawab terkait pemancungan Ruyati itu. "Kita minta pemerintah bertanggungjawab. Sudah kewajiban pemerintah melindungi warganya. Ini pemancungan sampai tidak diketahui Dubes, bagaimana? Pemerintah harus tanggungjawab, karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kirim nota diplomatik," kata Tjahyo, Selasa (21/6), di Jakarta.

Pemerintah, tegas Tjahyo, wajib menyelamatkan biar (hanya) seorang pun warga negaranya yang tersangkut kasus hukum. Baik itu masalah narkoba, pembunuhan dan lainnya. "Kalau saya jadi Presiden, saya pecat saja Dubes-nya. Kalau pemerintah tidak melakukan (pemecatan), sangat disayangkan. Padahal tugas Dubes itu membantu pemerintah di luar negeri atas nama Presiden," ungkapnya.