Soal Pemecatan Dokter Terawan, Rahmad PDIP: 2 Kata, Bubarkan IDI
jpnn.com, JAKARTA - Bukan hanya Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago yang dengan suara lantang menyerukan agar organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dibubarkan saja buntut dari pemecatan terhadap Dokter Terawan.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga menyerukan pembubaran IDI.
Dengan tegas dia menyatakan seruan bubarkan IDI sudah menggelora di masyarakat.
Namun, Rahmad mengeklaim seruan tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan dari masyarakat Indonesia.
"Saya menyampaikan dengan dimulai dua kata dulu. Bubarkan IDI. Itu bukan dari saya, tetapi itu introspeksi dari ketua umum dan teman-teman yang lain. Itu suara rakyat, suara trending topic, suara netizen begitu menggelora bubarkan IDI," kata Rahmad Handoyo saat Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi IX DPR dengan IDI di Jakarta, Senin (4/4).
Pria kelahiran 20 Februari 1975 itulantas menyinggung polemik pemecatan Dokter Terawan dan kemudian membandingkan dengan sejumlah kasus malapraktik dokter yang menurutnya tidak mendapat sorotan tajam dari IDI maupun Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.
Rahmad menyebutkan sejumlah kasus pelanggaran etik itu seperti oknum dokter yang bermain mata dengan perusahaan farmasi maupun malapraktik.
"Nah, ini lah suara-suara ketidakadilan dari rakyat yang saya baca dari media, bukan saya yang bilang. Isu kekinian masalah Dokter Terawan, saya miris mendengar itu," ujarnya.
Buntut pemecatan Dokter Terawan, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo dengan lantas menyerukan bubarkan IDI.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas