Soal Pemekaran, Bupati tak Setuju Jika APBD Dibagi 2

jpnn.com - TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram mengaku setuju dengan rencana pemekaran wilayah pesisir.

Namun, Muharram ternyata mengaku tidak sependapat jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dibagi dua bila Berau Pesisir Selatan (BPS) disetujui menjadi daerah otonomi baru (DOB).

"Jika dihadapkan dengan kondisi seperti itu, maka pemkab jelas menolak pemekaran. Karena kalau dipaksakan mungkin elite mendapat keuntungan, sedangkan rakyat jadi korban,”ungkap Muharram sebagaimana dilansir laman Berau Post, Selasa (13/12).

Sebab, kebijakan itu, terutama mengenai anggaran, akan berdampak pada proses pengelolaan keuangan daerah.

Termasuk di DOB itu sendiri. Anggaran yang awalnya difokuskan pada pembangunan terutama infrastruktur akan terbagi menjadi belanja pegawai.

Seperti belanja pegawai, peralatan kerja dan lain-lain.

Terlepas dari masalah itu, Muharram mengaku sangat setuju dengan pemekaran BPS.

Saat ini, lima kecamatan yakni Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk sudah berencana memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai DOB.