Soal Pemekaran, Jokowi: Jangan Dipaksa-paksa

SORONG - Setelah berganti  pemerintahan,sampai saat ini belum diketahui bagaimana kelanjutan nasib usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
 
Tak heran dalam pertemuan Presiden RI Jokowi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan komponen masyarakat lainnya  di Aula Samu Siret Kantor Wali Kota Sorong, Senin pagi (29/12), Jimmy D. Ijie memanfaatkan kesempatan ini.

“Selamat datang di Kota Sorong, calon ibukota Provinsi Papua Barat Daya,”ucap Jimmy Ijie saat menyapa Presiden Jokowi yang duduk di depan didampingi ibu negara Ny Iriana Jokowi.

Mendengar Jimmy Ijie mengucapkan Provinsi Papua Barat Daya, langsung disambut tepuk tangan dari  para undangan.
    
Kepada Presiden Jokowi, Jimmy Ijie mengatakan, yang dituntut masyarakat di Tanah Papua bukan hanya soal kesejahteraan lahiriah, tapi juga masalah batin.  Terkait  pemenuhan tuntutan batin, Jimmy Ijie mengatakan, di Tanah Papua, sepantasnya ada 5-6 provinsi.
 
Dan salah satu usulan pemekaran provinsi yang sudah lama diperjuangkan adalah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang sampai saat ini belum juga terealisir, karena  masalahnya ada di pemerintahan periode lalu.
   
“Mudah-mudahan ini  bisa diselesaikan, karena ini menyangkut masalah batin,”ucap Jimmy Ijie yang kembali menyebutkan Kota Sorong sangat layak jadi ibukota Provinsi Papua Barat Daya.
 
Menjawab pertanyaan Jimmy Ijie tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah pusat di era kepemimpinannya tetap selektif dalam merespon usulan pemekaran.

“Tidak setiap pemekaran kita berikan. Kalau hitungannya masuk, kita berikan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa-paksa. Karena untuk pemekaran itu perlu dipikirkan untuk menyiapkan gedungnya, aparaturnya harus dibayar. Jadi semua perlu dikalkulasikan,” ucap Presiden Jokowi.
 
Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat , tokoh agama, dan komponen masyarakat lainnya yang berlangsung sekitar 1,5 jam,  Jokowi menerima banyak pertanyaan dan masukan.
 
Wakil Ketua I MRP Papua Barat, Anike angkat bicara soal perlunya penguatan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Selain itu, Ia juga meminta agar Presiden Jokowi memperhatikan nasib 1.283 honorer asli Papua  di Papua Barat. Dan untuk masyarakat agar presiden lebih banyak membangun pasar di Papua Barat.
 
Tentang Otsus, Jokowi mengaku belum bisa memberikan komentar banyak karena masih perlu   mempelajarinya lebih jauh.  

“Untuk Otsus nanti secara khusus saya bicarakan dengan secara personal dengan para bupati, wali kota (di Papua dan Papua Barat). Bagaimana supaya dana-dana yang ada bisa tepat sasaran. Mungkin sistemnya yang harus dibangun karena medan yang berat, terutama yang ada di pegunungan-pegunungan,”ujar Jokowi.
 
Sedangkan untuk nasib honorer di Papua Barat, menurut presiden, masalahnya sudah sampai di meja MenPAN-RB Yuddy Crisnandi. (rat)