Soal Penataan PNS, Pusat Minta Daerah Tak Egois

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta tidak egois dalam melakukan penataan pegawai, apalagi dalam masa moratorium CPNS. Demikian pula dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK), agar mau menerima pegawai dari instansi lainnya.

"PNS merupakan alat pemersatu NKRI, di daerah mana saja dia bisa bekerja. Yang bikin ada batasannya kan daerah itu sendiri, karena berdasar pada UU Otda. Boleh saya katakan, pengaruh otda dalam penataan pegawai sangat besar," kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Azwar Abubakar, Senin (31/10).

Mantan Wakil Gubernur NAngroe Aceh Darussalam itu mengakui, sistem otda menjadi salah satu penghambat dalam penataan pegawai di daerah. Kader PAN ini lantas mencontohkan kasus yang terjadi di beberapa daerah pemekaran. Dengan alasan yang tidak jelas, PPK menolak menerima pegawai dari kabupaten induknya.

“Ini yang jadi masalah. Kabupaten induk memiliki kelebihan pegawai, begitu mau dimutasikan ke pemekaran, PPK-nya menolak. Malah pilih melakukan rekrutmen pegawai sendiri, alasannya ingin memberdayakan putra daerah setempat,” ujarnya.