Soal Pengadaan Gorden di Rumah Dinas DPR, Politikus PAN Bilang Begini
"Sejak 13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah diganti," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (28/3).
Alumnus Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) itu menerangkan bahwa Setjen DPR pada 2019 sudah mengajukan anggaran untuk renovasi rumah jabatan para legislator.
Namun, pemerintah belum memiliki anggaran sehingga dana renovasi baru tersedia tahun anggaran 2022 ini.
Dari situ, Setjen DPR mengusulkan penggantian gorden dan vitrase di 505 rumah dinas para legislator.
"Pada 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian dan gorden yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun," terang Indra.
Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang berjudul Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan pagu paket sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 45.767.446.332,84.
Indra kemudian memerinci bahwa setiap rumah dinas anggota dewan membutuhkan anggaran Rp 90 juta per rumah yang belum termasuk dengan pajak dan biaya konsultan.
Biaya Rp 90 juta itu terdiri dari 11 jenis pembelian gorden untuk masing-masing rumah. Item-item itu disesuaikan dengan ruangan-ruangan di rumah dinas anggota DPR.
Guspardi Gaus merasa pengadaan gorden bagi ratusan rumah dinas tidak pas dilaksanakan pada saat perekonomian rakyat terdampak akibat pandemi Covid-19.
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Saleh PAN Bersyukur MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres-Cawapres
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024