Soal Pengendalian Inflasi, Ekonom INDEF: Pemerintah Harus Menjaga Stabilitas Harga dan Rantai Pasok

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan harga makanan dan energi menggerek inflasi bergerak naik, bahkan sampai kisaran yang anomali bagi inflasi pangan.
Tugas pemerintah untuk mengendalikan harga adalah menurunkan inflasi sampai ke ambang batas wajar.
Mengenai langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga harga pangan ini, Ekonom INDEF Eka Puspitawati berpendapat pemerintah juga perlu memastikan kesediaan barang dan memperhatikan efek psikologis masyarakat.
“Kunci biar terkendali, selain usaha yang dilakukan pemerintah. Usaha riil yang dilakukan misalnya Operasi Pasar, bagaimana cara agar suplai pangan dan energi tetap ada untuk menghindari inflasi yang lebih tinggi, maka pemerintah harus bisa menenangkan psikologi masyarakat,” ungkap Eka, Kamis (11/8/2022).
Ada istilah, expected inflation atau inflasi yang didorong dari ekspektasi berlebihan atau merasa ketakutan.
Jika terjadi ketakutan di masyarakat, maka harga akan lebih cepat naik. Namun menurut dia, ketakutan ini lebih banyak dirasakan oleh pihak swasta.
“Masyarakat secara umum konsumsi lebih banyak dipenuhi dalam negeri. Yang barang impor yang terdistruksi besar besaran atas goncangan internasional. Kalau dari masyarakat belum banyak kena imbas, asal tidak di blow up. Kalau dari pengusaha khawatir itu pengaruhnya ke masyarakat,“ kata Eka.
Dalam beberapa bulan ke depan, kata Eka, ada pembatasan impor. Oleh karena itu, sejumlah pengusaha pasti kesulitan mendapat bahan baku.
Ekonom INDEF Eka Puspitawati berpendapat pemerintah juga perlu memastikan kesediaan barang dan memperhatikan efek psikologis masyarakat.
- Penyakit Tumbuh
- Deflasi Tahunan Kembali Terjadi sejak Maret 2000, Daya Beli Masyarakat Aman?
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Setelah Ikut Retret, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Siap Sinergikan Program Pusat dan Daerah
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat