Soal Pengisian Pj untuk 272 Kepala Daerah, KPK Beri Peringatan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengisian penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai rentan dikorupsi.
"Proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (10/9).
Dia berharap pengisian Pj kepala daerah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, seperti praktik jual beli jabatan.
Ali mengungkapkan, pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi sepanjang 2004 hingga 2021.
"Di antaranya, 310 orang merupakan anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, serta 148 wali kota dan bupati," ujarnya.
Lembaga antirasuah, lanjut Ali, akan menindak siapa pun yang melakukan korupsi dalam pengisian Pj kepala daerah ini.
Diketahui, masa jabatan 272 kepala daerah akan habis tahun ini sehingga posisi mereka harus diisi Pj sementara hingga pilkada serentak 2024. (mcr9/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
KPK menyoroti pengisian Pj kepala daerah yang dinilai rentan dikorupsi. Begini peringatan yang disampaikan lembaga antikorupsi itu
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Dea Hardianingsih, Tarmizi Hamdi
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum
- Usut Kasus CSR BI, KPK Periksa 2 Anggota DPR dari Nasdem
- KPK Panggil Billy Beras Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pembayaran Vendor Proyek Retrofit PLTU Bukit Asam Dieksekusi Perusahaan Hengky Pribadi
- Pelapor Klaim Miliki Bukti Kuat Dugaan 4 Kasus Korupsi Jampidsus
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK