Soal Penolakan Damri Pangandaran, Dedi Mulyadi Siap Pasang Badan

jpnn.com, JAKARTA - Penghentian sementara kendaraan feeder Damri yang menghubungkan penumpang dari stasiun kereta api di Kota Banjar ke Kabupaten Banjar masih belum selesai.
Adapun penghentian ini dikarenakan adanya protes dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banjar.
Feeder Damri ini seharusnya sudah beroperasi sejak 17 Maret 2025 lalu, tetapi diberhentikan karena adanya gejolak protes.
Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pada dasarnya seluruh jalan raya itu merupakan milik negara.
“Jadi begini, ini kan jalan ini adalah jalan milik negara," kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Selasa (25/3/2025).
Meski begitu, Dedi memastikan akan mengumpulkan semua fakta-fakta yang sebenarnya.
Mengingat, sampai saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti bagaimana penolakan hingga akhirnya sampai menghentikan operasional.
"Dan kemudian bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan kan pasti memberikan kemudahan bagi masyarakat. Saya nanti akan lihat dulu urgensinya apa penolakan itu," ujarnya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan meninaju urgensi dari penolakan feeder Damri Pangandaran oleh Organda Banjar..
- Dedi Mulyadi Minta Izin Praktik & Gelar Dokter Kandungan yang Melecehkan Pasien di Garut Dicabut
- Keluarkan SE Larangan Pungutan di Jalan, Dedi Mulyadi: Tidak Boleh Lagi Minta-minta
- Bupati Tasikmalaya Polisikan Wakilnya soal Pemalsuan, Dedi Mulyadi Berkata Begini
- Lucky Hakim Menghadap Dedi Mulyadi setelah Dicecar Kemendagri
- Seusai Diperiksa di Kemendagri, Lucky Hakim Akan Menghadap Dedi Mulyadi Besok
- Diperiksa Kemendagri Selama 2 Jam, Lucky Hakim Dicecar 43 Pertanyaan