Soal Penundaan Pemilu, Gus Jazil Mengungkit Peristiwa 1999

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyebut konstitusi di Indonesia memang tidak mengatur tentang penundaan pemilihan umum (pemilu).

Menurut dia, konstitusi justru mengatur pesta demokrasi di tanah air dilaksanakan sekali dalam lima tahun. 

Namun demikian, Jazilul menyatakan, bukan berarti penundaan pemilu menjadi hal yang haram. 

Sebab, kata dia, sejarah mencatat pelaksanaan pemilu di Indonesia juga pernah dipercepat. 

Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu mencontohkan bahwa pemilu yang seharusnya digelar pada 2002 dipercepat ke 1999. 

"Tahun 1999 itu semestinya pemilu tahun 2002. Namun, dimajukan tahun 1999," tutur Gus Jazil dalam diskusi bertajuk “Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi” di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkap bahwa kala itu, langkah mempercepat penundaan pemilu tidak menuai pertentangan. 

Mayoritas elite politik bahkan tidak berani menyebut Pemilu 1999 inkonstitusional.