Soal Penundaan Pemilu, Luhut Cs Tampaknya Mau Lihat Rakyat Berdarah Seperti Orde Baru

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat Lawan Oligarki menilai upaya penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden sebagai pengkhianatan terhadap UUD 1945. Tak hanya itu, para elite negeri yang menyuarakan hal tersebut seperti ingin melihat rakyat berdarah kembali layaknya menumbangkan rezim Orde Baru.

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan mahasiswa Abdul Kholiq dalam diskusi daring.

Koalisi tersebut menilai pemerintah dan DPR tidak pernah peduli dengan pendapat rakyat mengingat produk legislasi selama ini yang ugal-ugalan, minim informasi, antikritik, dan mengabaikan partisipasi rakyat.

"Mulai dari revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK, Omnibus Law UU Cipta Kerja, hingga UU IKN yang dikebut dengan cara-cara yang sama, yaitu tidak pernah mau mendengar protes dan keluhan rakyat," kata Abdul, Sabtu (19/3).

Dia mengutip pernyataan Jules Verne dalam buku berjudul 'Twenty Thousand Leagues Under The Sea' yang mengatakan kekuasaan punya telinga tetapi tidak mendengar, punya mata tetapi tidak melihat.

Oleh karena itu, menurut dia, wacana penundaan pemilu perlu diwaspadai karena sudah ada tindakan nyata para elite politik yang berupaya merealisasikan penundaan itu.

Buktinya, anggota kabinet Presiden Joko Widodo telah menyuarakan keinginan menunda pemilu atau menambah masa jabatan secara terbuka.

Sikap itu ditunjukkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, diikuti oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.