Soal Penyaluran Bansos, Mardani PKS Nilai Pemerintah Makin Ngawur

jpnn.com, JAKARTA - Legislator PKS di DPR RI, Mardani Ali Sera mengkritisi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) melalui pelibatan big data transportasi daring dan e-commerce. Hal ini menurutnya memperlihatkan kelemahan data pemerintah dan ada potensi pemborosan harga.

“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komperhensif terkait seluruh data negara ini. Apalagi terkait data orang tidak mampu?” kata Mardani, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (30/4).

Ketua DPP PKS itu mengatakan, perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya yang namanya TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), BPS, Kemensos, Kementan, Bulog, Kemenkes, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya.

“Selama ini tidak dibenahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan,” ucap Mardani menyesalkan.

Padahal. lanjut anggota Komisi II DPR ini, kunci efektivitas stimulus ekonomi itu terletak di penyaluran bantuan melalui akurasi data. Namun faktanya dalam pandemik Covid-19, pemerintah justru minta bantuan ke swasta.

“Pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e-commerce. Jadi apa kerja pemerintah selama ini?” tegasnya.

Pihaknya mengkhawatirkan masalah pengawasan pada pengiriman melalui transportasi daring. Apa lagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah.

"Usul saya, asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, perkerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya juga dilibatkan melalui prangkat desa, RT dan RW,” ucap legislator Dapil Jakarta Timur ini.