Soal Penyelamatan Maskapai Garuda, Komisi VI Buka Opsi Audit Investigasi
![Soal Penyelamatan Maskapai Garuda, Komisi VI Buka Opsi Audit Investigasi](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/01/29/wakil-ketua-komisi-vi-dpr-martin-manurung-foto-m-fathrajpnn-89.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyoroti sisi penyewaan pesawat (lessor) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) dengan pihak ketiga yang nilainya kemahalan.
Martin menyebut urusan lessor kemahalan itu pernah diungkapkan oleh direktur utama maskapai pelat merah tersebut, yaitu Irfan Setiaputra.
Masalah itu diungkapkan Martin Manurung saat Komisi VI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (21/6).
"Dalam beberapa kesempatan di media, Pak Irfan memberikan hints begitu bahwa ada ketidakwajaran secara finansial, misalnya, leasing lebih mahal dari yang lain," ucap politikus Partai NasDem itu.
Menurut Martin, Komisi VI bisa mendorong dilakukan audit investigasi terhadap kesepakatan lessor di dalam upaya penyelamatan maskapai Garuda.
Jika diperlukan, katanya, bisa ditempuh upaya hukum ketika ditemukan ada pelanggaran di dalam kesepakatan lessor tersebut.
"Nah, apa perlu diaudit investigasi? Kalau bapak perlu kita dorong audit investigasi. Jadi, bapak kuat. Saya tidak mau bayar, nih," tutur Martin.
Dia menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI pada dasarnya sepakat PT Garuda Indonesia tidak tutup buku.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyoroti sisi penyewaan pesawat (lessor) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) dengan pihak ketiga yang nilainya kemahalan.
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan
- Polda Babel Sukses Berantas Geng Motor, Sahroni: Strateginya Patut Dicontoh
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Menteri Iftitah Tetap Yakin Bisa Kembangkan Kawasan Transmigrasi Meski Anggaran Terbatas