Soal Perppu, Pemerintah Tak Akomodasi Seluruh Permintaan KPU

JAKARTA - Pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) tentang Pemilu guna merevisi UU Nomor 10 Tahun 2008. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan, perlu tidaknya Perppu juga tergantung KPU, utamanya dalam menjabarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem suara terbanyak dan affirmative action bagi caleg perempuan.

"Yang punya kompetensi itu KPU, bisa tidak dia (KPU) jabarkan putusan MK itu. Kalau tidak bisa, pemerintah akan konsultasi ke MK, baru kita masuk (menerbitkan Perppu)," ujar Mendagri usai menghadiri diskusi di DPP Golkar, Selasa (17/2).

Mendagri menegaskan, prinsipnya Perppu yang akan diterbitkan adalah demi suksesnya Pemilu. Karenanya, belum tentu Perppu yang diterbitkan berisi banyak muatan sebagaimana menjadi permintaan KPU seperti soal cara menandai surat suara, soal zipper system, pemutakhiran daftar pemilih, persyaratan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta audit dana kampanye.

"Saya mengambil Perppu yang tidak terlalu banyak muatan, tetapi tentu yang benar-benar dibutuhkan untuk suksesnya pemilu. Yang penting itu isinya untuk suksesnya pemilu, seperti agar tidak ada yang salah contreng," cetusnya.