Soal Perppu, Pemerintah Tak Akomodasi Seluruh Permintaan KPU

"Perppu itu tentunya akan kita ikuti. Tetapi simulasi yang kita lakukan memang banyak yang salah dalam memberi pilihan karena pada pemilu 2004 coblos partai dan caleg itu sah, tetapi 2009 tidak," ucapnya.

Syamsul menambahkan, Golkar juga terpaksa menunda pemasangan iklan di media elektronik tentang tata cara memilih. "Yang kita siapkan iklannya adalah contreng caleg saja atau partainya saja, tetapi kita belum tahu seperti apa kalau ada Perppu terus aturannya berubah,"   ucapnya.

Disinggung tentang zipper system, Muarif menegaskan, jika soal itu diatur dalam Perppu sudah pasti Golkar akan mematuhinya. Masalahnya, ujarnya, penetapan caleg terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak. "Yang pasti kita tidak mau dituding mengesampingkan keterwakilan pperempuan," tandasnya.(ara/jpnn)