Soal Pesantren, Karding Sebut Sandi Hanya Follower Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) Abdul Kadir Karding menyebut Sandiaga Salahudin Uno hanya sekelas follower. Menurutnya, calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto itu tidak memiliki konsep dan kebijakan yang bisa dibanggakan kepada rakyat Indonesia.

Karding mengatakan, selama ini Sandi menjadi pengikut atau follower kebijakan-kebijakan yang digagas Presiden Jokowi. Salah satunya adalah kebijakan pemerintahan Jokowi di dalam meningkatkan peran santri melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren yang tengah digodok di DPR.

"Apa yang dilakukan Sandi itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakannya itu follower saja. Dia tidak punya kebijakan aslinya. Aslinya seluruh kebijakan Pak Jokowi itu, itulah yang diikuti oleh Sandi," kata Karding, Sabtu (5/1).

Mantan sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan hal tersebut guna menanggapi pernyataan Sandi yang berjanji jika kelak memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan meminta DPR mengesahkan RUU Pesantren. Sandi menyampaikan hal itu saat menemui para pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (5/1).

Karding menjelaskan, RUU Pesantren menjadi hak inisiatif DPR. Menurutnya, Fraksi PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang getol menggagas RUU itu agar menjadi usul inisiatif DPR.

Ternyata, Presiden Jokowi merespons RUU Pesantren. Bahkan, kata Karding, Presiden Ketujuh RI itu setiap berkunjung ke ponpes selalu menjelaskan soal RUU Pesentren yang akan menjadi payung hukum bagi upaya meningkatkan kualitas dan daya saing santri ke depan.

"Dari RUU Pesantren inilah kemudian nanti dilahirkan pesantren, yang sarana dan prasarana serta infrastrukturnya memadai, guru-guru atau ustaz yang kesejahteraan terpenuhi, dan juga santri yang bisa belajar dengan baik," papar Karding yang mengaku beberapa kali mengikuti Jokowi mengunjungi berbagai ponpes.

Dengan demikian, lanjut Karding, hal itu sesuai dengan visi dan misi Jokowi pada pemerintahan periode berikutnya, yaitu memperkuat sumber daya manusia (SDM) termasuk santri. "Bagi umat Islam maka UU Ponpes menjadi penting, sebagai bagian dari komitmen kami memperkuat SDM," ujar Karding.