Soal PKPI, KPU Dituding Jilat Ludah Sendiri
Senin, 25 Februari 2013 – 22:44 WIB
JAKARTA – Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjilat ludah sendiri. Tudingan itu dilontarkan Said, terkait keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi yang menyatakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) harusnya diikutkan sebagai peserta Pemilu 2014. “Pada 8 Januari 2013 dini hari, Ketua KPU Husni Kamil menyatakan dalam rapat pleno, bahwa perubahan keputusan KPU dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bawaslu, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atau putusan Mahkamah Agung (MA). KPU menyatakan sendiri, tapi dia menjilat ludahnya sendiri dengan membangkang putusan Bawaslu terkait diloloskannya PKPI. Ini kan pembangkangan yang salah secara substansi,” kata Said.
Namun KPU yang pernah menyatakan siap merubah keputusan tentang penetapan peserta pemilu jika ada putusan ajudikasi BAwaslu, justru sampai saat ini bersikukuh tak mau mengikutsertakan PKPI. “Kita jelas akan bertanya mengapa KPU menjilat ludahnya sendiri. Apakah memang demikian kualitas komisioner KPU, atau karena ada desakan pihak tertentu, sehingga KPU harus bersikap membangkang?” kata Said dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Penyelenggara Pemilu” di Jakarta, Senin (25/2).
Baca Juga:
Said pun penyebut KPU telah melakukan pembangkangan hukum terhadap putusan Bawaslu. Terlebih lagi, KPU pernah menyatakan secara terbuka kepada publik, bahwa perubahan keputusan tentang penetapan 10 parpol peserta Pemilu bisa berubah dengan adanya keputusan Bawaslu.
Baca Juga:
JAKARTA – Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjilat
BERITA TERKAIT
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut