Soal PKPI, KPU Tuding Bawaslu Tak Profesional

"Seperti kasus di Kabupaten Klaten, keterangan KPU Provinsi dapat diterima dan menjadi alat bukti. Tapi di Kabupaten Grobogan, keterangan KPU Provinsi tidak dapat diterima dengan alasan KPU Provinsi tidak mengalami, mendengar dan melihat sendiri proses verifikasi," jelasnya.

Baca Juga:

• Keputusan KPU Dinilai Sesuai Aturan

Terpisah, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan keputusan Bawaslu yang memerintahkan KPU meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 tidak pada tempatnya. "Bawaslu itu fungsinya mengawasi, bukan menyatakan satu parpol lolos atau tidak sebagai peserta Pemilu," kata Agun Gunandjar Sudarsa, dalam rapat Komisi II dengan Bawaslu dan KPU di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (11/2).

Pengawasan oleh Bawaslu, lanjut Agun, bisa saja sumbernya dari laporan atau temuan Bawaslu sendiri. "Kalau laporan itu Bawaslu sependapat, maka Bawaslu panggil pemohon dan pertemukan dengan KPU," kata politisi Partai Golkar itu.

Namun jika pemohon dan KPU tak mau musyawarah, Bawaslu bisa menyarankan kedua belah pihak untuk membawanya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). "Tapi bukan Bawaslu yang menggugat," tegasnya.(dil/girfas/jpnn)