Soal Polemik PP 109, KNPK Ingatkan IHT Punya Dampak Besar Bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Mohamad Azami menilai ada campur tangan lembaga asing pada kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012).

“Saya juga punya kecurigaan gini, karena lembaga asing yang intervensi IHT ini didominasi oleh industri farmasi dan kesehatan, kami curiganya ada tukar guling dari kebijakan yang disodorkan,” ungkap Azami.

Menurut Azami intervensi lembaga asing ini bukan hanya soal kedaulatan negara, tetapi banyak masalah yang ditimbulkan karena kehadiran lembaga asing dalam pembuatan kebijakan.

Azami juga menambahkan campur tangan dari lembaga asing ini dapat merampas komoditas strategis yang ada di negara kita.

Padahal Indonesia memiliki kepentingan yang besar di sektor pertembakauan.

Industri Hasil Tembakau (IHT) ini menyerap tenaga kerja yang besar serta perputaran ekonomi yang besar pula.

“Negara lain kan gak punya ladang tembakau, cengkeh, mereka gak punya beban kalau ada regulasi yang ketat tentang tembakau. Tapi kalau di kita kan kepentingannya besar. Tenaga kerja di situ besar, perputaran ekonominya besar. Jadi sangat dikhawatirkan kalau kita kehilangan industri yang sangat strategis ini,” beber dia.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah menjaga Industri Hasil Tembakau dan mata rantainya.