Soal Posisi Ekonomi, Pemerintah Harus Transparan

"Lihat, hanya untuk mendapatkan zakat senilai Rp 30 ribu, rakyat sampai mati untuk mendapatkannya. Ini sebuah fakta yang semestinya disikapi secara lebih terbuka oleh pemerintah," tegas Wiranto.

Wiranto menilai, tertutupnya pemerintah dalam mengumumkan posisi riil ekonomi bangsa, tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang penuh dengan kepura-puraan dan dusta.

"Partai politik yang semula diharapkan mampu meluruskan kondisi ini, ternyata gagal dalam menjalankan fungsinya. Sebelas tahun reformasi tidak banyak kemajuan. Rakyat begitu-begitu saja," ujarnya.

Demokrasi, lanjutnya lagi, hanya 'hura-hura' dan tidak benar-benar masuk dalam tataran nilai-nilai demokrasi. Padahal demokrasi itu mestinya adalah wahana atau cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.